PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG BNSP

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa dalam mewujudkan tenaga kerja profesional yang memiliki keterampilan, keahlian, dan

kompetensi perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia ketenagakerjaan yang berdayasaing

dan memiliki standar global;

b. bahwa saat ini telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional

Sertifikasi Profesi sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan;

c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi perlu

dilakukan penyempurnaan untuk menyesuaikan kebutuhan saat ini;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan

Pemerintah tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara

sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja

Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

2. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen

1 / 11 yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

3. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan

kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP.

4. Lisensi adalah bentuk pengakuan dari BNSP kepada LSP untuk dapat melaksanakan sertifikasi

kompetensi kerja atas nama BNSP.

5. Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi yang diakui oleh masyarakat.

6. Menteri adalah menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

(1) Membentuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini

disebut dengan BNSP.

(2) BNSP merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab

kepada Presiden.

Pasal 3

(1) BNSP mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNSP menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja;

b. pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi;

c. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional;

d. pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja nasional dan internasional;

e. pelaksanaan dan pengembangan kerja sama antar lembaga, baik nasional dan internasional di

bidang sertifikasi profesi; dan

f. pelaksanaan dan pengembangan sistem data dan informasi sertifikasi kompetensi kerja yang

terintegrasi.

Pasal 4

(1) BNSP memberikan lisensi kepada LSP yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sertifikasi

kompetensi kerja.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian lisensi lembaga sertifikasi profesi

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh BNSP.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Keanggotaan

Pasal 5

(1) Susunan Keanggotaan BNSP terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota, meliputi:

a. Ketua merangkap anggota;

b. Wakil Ketua merangkap anggota; dan

c. anggota 5 (lima orang).

(2) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merangkap sebagai

anggota.

(3) Ketua BNSP berasal dari unsur Pemerintah dan Wakil Ketua BNSP berasal dari unsur masyarakat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan keanggotaan, sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Ketua BNSP.

Pasal 6

(1) Keanggotaan BNSP terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.

(2) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 2 (dua) orang.

(3) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan kementerian terkait lainnya.

(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari asosiasi profesi dan/atau

asosiasi industri.

Pasal 7

Untuk menjadi anggota BNSP, calon anggota BNSP harus memenuhi persyaratan:

a. Warga Negara Indonesia;

b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. sanggup bekerja penuh waktu;

e. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana paling singkat 5 (lima) tahun;

f. memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi di bidang profesi tertentu paling singkat 10 (sepuluh)

tahun; dan

g. menguasai bahasa asing secara aktif minimal bahasa Inggris.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas BNSP dibentuk Sekretariat BNSP.

(2) Sekretariat BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab

secara fungsional kepada ketua BNSP dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri.

(3) Sekretariat BNSP berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang ketenagakerjaan.

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat BNSP, yang

merupakan jabatan struktural eselon II.a, atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat BNSP diatur dengan peraturan

Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang aparatur negara.

Bagian Ketiga

Kelompok Kerja dan Tenaga Ahli

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ketua BNSP membentuk kelompok kerja dan mengangkat

tenaga ahli.

(2) Kelompok kerja dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima)

kelompok kerja dan 10 (sepuluh) tenaga ahli.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas fungsi dan tata kerja kelompok kerja dan tenaga ahli

ditetapkan oleh Ketua BNSP setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IV

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN

Pasal 10

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BNSP diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

Pasal 11

(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BNSP diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima)

tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(2) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BNSP diberikan hak keuangan dan fasilitas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan fasilitas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota

BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 12

(1) Dalam pengusulan pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BNSP sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10, Menteri melakukan seleksi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BNSP diberhentikan

dari jabatan organiknya.

(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap mendapatkan hak kepegawaian

sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai

Pegawai Negeri Sipil jika telah mencapai batas usia pensiun.

Pasal 14

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BNSP diberhentikan apabila yang bersangkutan:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri;

c. melakukan tindak pidana kejahatan yang telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap; atau

d. sakit yang berkepanjangan lebih dari 6 (enam) bulan dan/atau tidak mampu lagi melaksanakan tugas

dan tanggung jawab.

Pasal 15

(1) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota BNSP diberhentikan dari keanggotaannya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Sekretariat BNSP wajib melaporkan kekosongan keanggotaan

BNSP kepada Menteri paling lama 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya kekosongan keanggotaan

BNSP.

(2) Berdasarkan laporan Kepala Sekretariat BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri

mengusulkan anggota pengganti kepada Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari kalender untuk

dilakukan penggantian keanggotaan BNSP.

(3) Presiden menetapkan pengganti keanggotaan BNSP berdasarkan usulan Menteri.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penggantian keanggotaan BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengangkatan keanggotaan BNSP.

Pasal 16

Dalam hal sisa masa jabatan keanggotaan BNSP yang kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat

(1) kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Menteri mengusulkan kepada Presiden keanggotaan BNSP

pengganti tanpa melalui proses seleksi.

Pasal 17

Masa jabatan keanggotaan BNSP pengganti sampai dengan berakhirnya masa jabatan Anggota BNSP.

Pasal 18

(1) BNSP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) Dalam melaksanakan tugas, BNSP wajib berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BNSP wajib melaporkan secara

berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Presiden.

Pasal 19

(1) Penilaian kinerja Anggota BNSP dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Ketentuan mengenai standar, metode, dan tata cara penilaian kinerja Anggota BNSP diatur dengan

Peraturan Presiden.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BNSP wajib menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi, sinkronisasi, dan transparansi, baik secara internal maupun eksternal.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BNSP diatur dengan Peraturan BNSP.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BNSP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja yang selama ini sudah berjalan di Indonesia yang dibentuk

berdasarkan undang-undang dan/atau telah diakui lembaga Internasional, tetap berlaku dan disesuaikan

dengan sistem sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh BNSP.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional

Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4408) sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini,

tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Pemerintah mi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan

Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 15 Maret 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 16 Maret 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 32

PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan pembentukan

Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang independen untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja

bagi tenaga kerja, baik yang berasal dari lulusan pelatihan kerja dan/atau tenaga kerja yang telah

berpengalaman. Terhadap hal tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004

tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408).

Badan Nasional Sertifikasi Profesi tersebut sangat diperlukan sebagai lembaga yang mempunyai

otoritas dan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja secara nasional.

Dengan demikian, maka akan dapat dibangun suatu sertifikasi kompetensi kerja nasional yang diakui

oleh semua pihak.

Keberadaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud di atas juga sangat penting

dalam kaitannya dengan penyiapan tenaga kerja Indonesia yang kompetitif menghadapi persaingan di

pasar kerja global. Disamping itu, dengan adanya Badan Nasional Sertifikasi Profesi akan

memudahkan kerja sama dengan institusi-institusi sejenis di negara-negara lain dalam rangka

membangun saling pengakuan (mutual recognition) terhadap kompetensi tenaga kerja masing-masing

negara.

Terhadap hal tersebut perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408) yang menyangkut:

a. Peningkatan proses sertifikasi yang masif dan berkualitas;

b. Penguatan fungsi Badan Nasional Sertifikasi Profesi melalui penguatan kelembagaan;

c. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi

yang profesional;

d. Mendorong Lembaga Sertifikasi Profesi yang didirikan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

Vokasi yang telah terakreditasi, secara otomatis mendapatkan lisensi dari Badan Nasional

Sertifikasi Profesi;

e. Pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja yang selama ini sudah berjalan di Indonesia

yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan atau telah diakui Lembaga Internasional,

diharmonisasikan (dikoordinasikan) dengan sistem sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan

oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan kembali Peraturan Pemerintah tentang Badan

Nasional Sertifikasi Profesi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan Tata Kerja adalah hubungan kerja antara Ketua, Wakil ketua dan Anggota.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 6189

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *